Kritis Tapi Etis. Suara Nelayan Indonesia

Blog ini menampilkan berbagai cerita kisah nyata nasib para nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Cerita tersebut diambil dari hasil survey di lapangan. Blog ini dikelola oleh Suhana, yaitu peneliti, pemerhati dan penulis tentang permasalahan kelautan dan perikanan, khususnya nasib nelayan Indonesia.

Tuesday, October 17, 2006

Selamat Hari Raya Idul Fitri


Hari kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia telah tiba. Setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa maka kini saatnya untuk merayakan hari kemenangan. Semoga pelajaran selama menjalankan ibadah puasa ini dapat berbekas dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang. Selain itu juga hendaknya pelajaran puasa ini dapat terus meningkatkan kepedulian kita kepada sesama umat manusia yang selama ini termarginalkan, khususnya para nelayan di seluruh wilayah Indonesia.

Selamat Hari Raya Idul Fitri
Wassalam

Suhana

Aktivitas di PPN Brondong 2




Penanganan Ikan di PPN Brondong

Penanganan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN Brondong sampai saat ini masih jauh dari cara-cara yang higienis. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan menunjukan bahwa proses penanganan ikan hasil tangkapan para nelayan yang didaratkan di PPN Brondong dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan sebelum pelelangan dan sesudah pelelangan. Tahapan penanganan ikan sebelum pelelangan terdiri dari empat tahapan, yaitu pertama, ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan dari perahu. Kedua, ikan yang didaratkan dari perahu selanjutnya dicuci dengan menggunakan air laut. Air laut yang digunakan untuk mencuci ikan tersebut berasal dari air disekitar pelabuhan yang kondisinya sudah tercemar. Ketiga, pengangkutan ikan ke tempat pelelangan ikan. Ikan yang telah dicuci selanjutnya dibawa ke tempat pelelangan ikan. Keempat, proses pelelangan ikan. Ikan yang telah dibawa ketempat pelelangan selanjutnya ditimbang dan dilelang kepada para pembeli yang sudah menunggu di tempat pelelangan ikan. Secara lengkap keempat tahapan penanganan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN brondong tersebut dapat dilihat pada Gambar disamping. Sumber : Hasil survey pada tanggal 9 September 2006

Monday, October 16, 2006

Aktivitas di PPN Brondong 1

Kesibukan para nelayan di PPN Brondong, Lamongan Jawa Timur ketika sedang menurunkan hasil tangkapannya untuk di lelang. Photo ini diambil pada tanggal 9 September 2006

Tuesday, March 21, 2006

Ribuan Kapal Nelayan Disertifikasi

Ribuan Kapal Nelayan Disertifikasi

Sumber : Tempo Interaktif, Selasa, 21 Maret 2006 | 17:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 250 ribu kapal nelayan berbobot dibawah 30 gross ton akan disertifikasi. Sebagai tahap awal, sertifikasi akan dilakukan pada 5.000 kapal nelayan di 14 pelabuhan perikanan mulai Mei 2006.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Husni Manggabarani mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data kapal nelayan oleh Sucofindo sebagai surveyor independen. ?Sekarang baru taraf seleksi,? ujarnya, Selasa (21/3).

Menurut dia, sertifikasi ini bertujuan memberikan kepastian kepemilikan kapal dan memperluas akses nelayan terhadap perbankan. Sebab, sertifikat kapal ini nantinya dapat digunakan sebagai agunan bank.

Husni menambahkan, pemberian sertifikat ini akan diprioritaskan kepada pelabuhan perikanan yang dapat dijangkau dengan cepat. ?Ini untuk penguatan modal nelayan, ? kata dia.

Data Departemen Kelautan dan Perikanan menunjukkan, Mei mendatang, sertifikasi akan dilakukan pada sekitar 5.000 kapal nelayan di 14 pelabuhan perikanan. Pelabuhan itu adalah Jakarta (Muara Angke), Jawa Tengah (Pekalongan, Bajomulyo, Cilacap), Jawa Timur (Muncar, Brondong, Prigi), Bangka Belitung (Tanjung Pandan), Maluku Utara (Ternate), Kepulauan Riau (Bengkalis), Kalimantan Timur (Manggar), Sulawesi Utara (Bitung), Sumatera Utara (Belawan), dan Jawa Barat (Pelabuhan Ratu).

Meski demikian, Husni menolak memberikan penjelasan tentang dana yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi ini. Menurut dia, Sucofindo mau menalangi terlebih dahulu proses pemeriksaan dokumen kapal, baru kemudian mengklaimnya kepada pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo menambahkan, pemerintah masih melakukan kalkulasi biaya yang dibutuhkan dalam sertiikasi ini. ?Kami sedang merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2006, ? katanya.

Nilanto menjelaskan, proses revisi daftar isian ini dapat dilakukan hingga 1 November mendatang. Namun, ia memastikan bahwa pada saat proses sertifikasi mulai dilakukan Mei mendatang, anggaran yang dibutuhkan ini sudah diketahui.

Nelayan Semakin Sulit

Sumber : Kompas, Senin, 20 Maret 2006

Nelayan Semakin Sulit: Hasil Tangkapan Sedikit, Harga Rendah

Palembang, Kompas; Kehidupan nelayan di Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, semakin sulit. Setelah terpukul kenaikan harga bahan bakar minyak, kini mereka menghadapi kenyataan jumlah ikan hasil tangkapan semakin menyusut, sementara harga jual ikan tidak stabil dan cenderung menurun.

Pemantauan Kompas, Minggu (19/3), menunjukkan, ratusan nelayan tidak melaut untuk menangkap ikan karena kekurangan modal melaut yang mencapai jutaan rupiah.

Sejumlah nelayan yang hanya bisa duduk-duduk di pinggir sungai mengeluhkan biaya melaut yang meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan makanan, es batu, dan peralatan menjaring atau memancing ikan. Modal yang dikeluarkan tak seimbang dengan hasil yang diperoleh.

Untuk melaut dalam jarak dekat dengan perahu pompong selama dua hingga tiga hari, nelayan butuh modal sekitar Rp 1 juta. Modal untuk membeli delapan batang es seharga Rp 120.000, lima kaleng solar Rp 400.000, ransum makanan Rp 400.000, dan cadangan peralatan pancing Rp 200.000.

Setelah pulang, nelayan rata- rata hanya membawa 300 kg berbagai jenis ikan yang laku Rp 1, 2 juta. Keuntungan bersih hanya Rp 200.000, itu pun harus dibagi untuk lima nelayan yang ikut melaut.

”Hasil melaut itu tipis sekali, bahkan kami sering tekor. Kami hanya dapat hasil lumayan kalau pas beruntung dapat ikan banyak, tapi itu jarang,” kata Ucok (40), nelayan dari Desa Sungsang II.

Ubaidin (40), nelayan lain, mengaku harus mengeluarkan Rp 2,8 juta untuk biaya melaut bersama enam nelayan selama satu minggu.

Saat pulang, mereka rata-rata hanya membawa satu ton ikan, antara lain ikan malung, utik, pari, dan ikan kakap hitam. Di pasaran, satu ton ikan itu laku Rp 4 juta. Setelah dipotong biaya melaut dan upah bagi pemilik kapal, hasil bersihnya Rp 900.000. Hasil itu dibagi untuk enam nelayan, masing-masing Rp 150.000.

”Sebenarnya hasil itu tak cukup untuk menafkahi anak dan istri, tapi kami tak punya pilihan lain. Jadi, kami terus melaut. Siapa tahu, besok-besok dapat tangkapan lebih banyak,” kata Ubaidin.

Akan tetapi, harapan memperoleh tangkapan lebih banyak sering gagal. Masalahnya, jumlah ikan tangkapan nelayan semakin berkurang. Kondisi itu terjadi karena jumlah nelayan semakin bertambah, sedangkan populasi ikan terbatas.

Saat melaut, para nelayan yang mengandalkan perahu kecil dan jaring tradisional selalu kalah bersaing dengan kapal besar yang menggunakan jaring pukat harimau. Meski resmi dilarang, pukat harimau masih terus dipakai nelayan bermodal besar.

Terus Menyusut

Aman (75), nelayan Desa Sungsang II, mengungkapkan, jumlah ikan tangkapan terus menyusut dari tahun ke tahun. Tahun 1950-an, hasil melaut selama seminggu mencapai lima ton ikan. Tahun 1980-an sampai 1990-an, hasilnya berkurang menjadi tiga ton ikan. Sejak 2000, hasil tangkapan dari melaut seminggu hanya sekitar setengah ton ikan.

Hasil melaut selama seminggu pada tahun 1950-an cukup untuk dimakan sekeluarga selama tiga bulan. Pada 1980-an, hasilnya bisa dimakan selama satu bulan. Sementara pada tahun 2000-an, hasilnya hanya cukup dimakan tiga hari saja. ”Dulu, ikan masih banyak, biaya melaut kecil, dan harga kebutuhan pokok rendah. Sekarang semuanya naik, tapi hasil tangkapan sedikit,” katanya.

Harga ikan di Sungsang tidak stabil dan cenderung menurun. Harga belut yang semula Rp 6.000 per kg, kini menjadi Rp 4.000. Ikan baung yang sebelumnya laku Rp 5.000 per kg, kini hanya Rp 4.500. Udang burung yang pernah berharga Rp 120.000 per kg, kini Rp 70.000. (iam)

Monday, March 20, 2006

Kepentingan Nelayan Asing di Balik UU Perikanan

Kepentingan Nelayan Asing di Balik UU Perikanan

Sumber : Sinar Harapan, 2 Maret 2005.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/02/opi02.html

Oleh SUHANA

Undang undang (UU) No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan masih menyimpan permasalahan yang sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia, khususnya nelayan. UU yang ditetapkan pada era kabinet Gotong Royong tersebut kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya ikan. Bahkan UU itu memberi kesempatan sangat besar kepada asing untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya di ZEEI (zona ekonomi eksklusif Indonesia). Ini bisa dilihat dari Pasal 29 dan 30 UU No 31 tahun 2004 tersebut.
Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI hanya boleh dilakukan oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara RI berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Kalau kita perhatikan dari ayat (2) terlihat pemerintah sangat tergesa-gesa memberikan kesempatan kepada nelayan asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI, tanpa terlebih dahulu melakukan berbagai kajian seperti yang telah disyaratkan dalam hukum laut Internasional (UNCLOS 1982). Dalam UNCLOS sangat jelas diatur bagaimana pemerintah memberikan kesempatan kepada negara lain mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Serta bagaimana tata cara negara-negara yang diberikan kesempatan tersebut memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dengan demikian ayat (2) tersebut merupakan bentuk ”kesewenang-wenangan’ pemerintah terhadap masyarakat Indonesia.

Negara Pantai
Dalam Pasal 62 (2) Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) disebutkan negara pantai harus menetapkan kemampuannya memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEE. Dalam hal negara pantai tidak memiliki kemampuan memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada negara lain memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan negara berkembang yang disebut di dalamnnya.
Data produksi perikanan tangkap di ZEEI sejak 1997 telah menunjukan penurunan. Hal ini bisa kita lihat dari produksi ikan pelagis besar yang umumnya berada di ZEEI di Samudera Hindia. Menurut data FAO dari tahun 1990 sampai 2003 produksi ikan pelagis besar seperti Albacore, Skipjack tuna, Southern bluefin tuna, Yellowfin tuna dan Bigeye tuna telah menunjukkan adanya gejala penurunan produksi.
Produksi tangkapan ikan Skipjack tuna tahun 1998 adalah 45.768 ton, ini jauh menurun jika dibandingkan 1997 yaitu sebesar 49.682 ton. Padahal produksi Skipjack tuna dari tahun 1990 (22.788 ton) sampai tahun 1997 (49.682 ton) menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya jangankan diberikan kesempatan kepada negara lain untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI, produksi tangkapan nasional saja sudah mulai menurun.
Menurut UNCLOS pula, tidak semua negara memiliki hak untuk dapat turut serta mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Tetapi kalau kita lihat dari Pasal 29 ayat (2) UU perikanan tersebut semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Menurut Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) UNCLOS yang berhak turut serta mengekspolitasi sumber daya ikan di ZEEI adalah negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung. Yang dimaksud negara yang secara geografis tidak beruntung adalah negara pantai, termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang letal geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber daya ikan di ZEEI.
Selain itu juga walaupun negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tersebut kurang beruntung bukan berarti dapat secara begitu saja mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Dalam Pasal 69 ayat (2) dan 70 ayat (3) telah diatur persyaratan dan cara peran serta negara-negara tersebut dalam pemanfaatan sumber daya hayati di ZEEI.

Amendemen Secepatnya
Persyaratan dan tata caranya harus memperhatikan: (a) akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai—dalam hal ini Indonesia, (b) sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung dan negara tidak berpantai, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif negara pantai, (c) sampai sejauh mana menghindari beban khusus bagi suatu negara pantai tertentu atau satu bagian daripadanya, (d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara.
Keberadaan Pasal 29 ayat (2) UU perikanan yang membuka pintu yang lebar bagi asing untuk turut serta mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia tersebut sungguh menyakiti hati rakyat Indonesia. Janji pemerintah untuk mementingkan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya ikan telah diabaikan oleh pemerintah sendiri. Seharusnya pemerintah mengembangkan armada penangkapan ikan nasional daripada memberikan kesempatan besar kepada nelayan asing.
Oleh sebab itu hendaknya pemerintah—dalam hal ini presiden dan DPR—secepatnya mengamendemen UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan mencabut kembali Pasal 29 ayat (2). Kalau tidak cepat diamendemen para nelayan asing akan semakin merajalela di perairan Indonesia, khususnya di ZEEI. Pemerintah harus konsisten mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan. Keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI tidak bisa ditawar-tawar lagi. Amendemen UU No 31 tahun 2004 hendaknya menjadi prioritas utama dalam tahun 2005.

Penulis adalah pemerhati kelautan nasional

Menteri KP Kurang Memenuhi Syarat

Menteri KP Kurang Memenuhi Syarat

Sumber : Sinar Harapan, 26 Oktober 2004
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0410/26/opi01.html

Oleh Suhana

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) baru saja dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI. Besar harapan masyarakat terhadap pasangan SBY-JK dalam melakukan perubahan pembangunan ekonomi nasional ke depan, termasuk dalam bidang kelautan dan perikanan. Namun harapan masyarakat tersebut kini mulai “luntur” sebab para menteri kabinet yang telah dilantik oleh SBY-JK—khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan— belum mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan yang diharapkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan adalah seorang profesional yang memahami benar permasalahan-permasalahan kelautan dan perikanan nasional, regional dan internasional termasuk permasalahan kemiskinan nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang diharapkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan adalah orang yang memiliki visi membangun kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan yang komprehensif. Karena selama ini pembangunan kelautan dan perikanan hanya berjalan masing-masing sektor saja.
Permasalahan kelautan tidak hanya perizinan kapal ikan yang berbelit-belit seperti yang diungkapkan oleh Freddy Numberi—Menteri Kelautan dan Perikanan (Kompas, 21 Oktober 2004). Tetapi jauh lebih dari itu. Selain itu juga jangan sampai perizinan dipermudah tetapi berdampak terhadap terancamnya kelestarian sumber daya ikan nasional. Karena kondisi sumber daya ikan nasional saat ini terus mengalami penurunan. Penurunan sumber daya ikan tersebut terjadi tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara juga saat ini sudah mengalami penurunan sumber daya ikan, misalnya di negara-negara kawasan Eropa.
Penurunan sumber daya ikan di perairan Eropa akan memicu terjadinya krisis ikan dunia pada tahun 2005. Ini disebabkan karena saat ini pemerintah di kawasan itu telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota penangkapan ikan bagi pengusaha perikanan termasuk para nelayan serta pembatasan jumlah armada kapal penangkapan ikan yang beroperasi di perairan sekitar Uni Eropa.
Di Eropa saat ini telah diterbitkan kebijakan yang menghentikan pengoperasian 7.680 unit (50 %) kapal ikan berkapasitas minimal 300 GT di kawasan tersebut (Kompas, 12 Maret 2003). Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat kondisi sumber daya perikanan di kawasan Uni Eropa telah mengalami kelebihan tangkap (overfishing). Para analis perikanan dunia memperkirakan dampak dari kebijakan Uni Eropa tersebut adalah mulai tahun 2005 mendatang akan terjadi kelangkaan ikan di pasar dunia yang mencapai 30 juta ton per tahun.

Dianggap Cuma Sektor Perikanan
Melihat begitu kompleksnya permasalahan kelautan dan perikanan nasional, maka seharusnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipilih harus memahami benar permasalahan-permasalahan kelautan dan perikanan nasional. Selain itu juga sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut berasal dari kalangan profesional yang memiliki kapabilitas dan tanggung jawab dalam membangun kelautan dan perikanan.
Beberapa alasan yang menjadi latar belakang mengapa departemen kelautan saat ini memerlukan seorang menteri yang profesional. Pertama, pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya sumber daya ikan sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Sehingga sumber daya tersebut sampai saat ini belum memberikan manfaat yang optimal terhadap perekonomian nasional.
Padahal jika dibandingkan dengan potensi sumber daya tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kelautan terbesar di dunia. Dengan demikian menteri kelautan dan perikanan tersebut harus memahami benar bagaimana mengembangkan kebijakan ekonomi kelautan (ocean policy) dalam mengoptimalkan pemanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut.
Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan departemen yang relatif masih baru. Sehingga memerlukan suatu pemimpin (menteri) yang memahami benar permasalahan kelembagaan tersebut. Selain itu juga menteri tersebut harus memahami benar bagaimana mengembangkan kelembagaan tersebut secara optimal dan efisien. Dengan demikian, Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut seharusnya orang yang memiliki pengalaman organisasi.
Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan saat ini masih berjalan sektoral. Padahal dalam membangun bidang kelautan dan perikanan diperlukan suatu sinergisme antarsektor. Selama ini bidang kelautan dan perikanan dianggap hanya sektor perikanan saja. Padahal bidang tersebut terdiri dari tujuh sektor unggulan, yaitu sektor perhubungan laut, perikanan, pariwisata bahari, industri kelautan, jasa lingkungan, pertambangan lepas pantai dan bangunan kelautan. Oleh sebab itu DKP sebaiknya dipimpin oleh seorang menteri yang memiliki pandangan dan kemampuan untuk menyinergikan sektor-sektor tersebut dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
Dengan dipilihnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan saat ini mencerminkan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu tidak memiliki visi kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini belum menjadi arus utama pembangunan ekonomi nasional.

Reposisi Menteri Kelautan dan Perikanan
Artinya bahwa para pemimpin bangsa saat ini belum menyadari benar bahwa negara Indonesia adalah negara kelautan terbesar di dunia. Dengan demikian penulis meragukan arah pembangunan kelautan dan perikanan nasional Kabinet Indonesia Bersatu tersebut. Oleh sebab itu mengkhawatirkan pembangunan kelautan dan perikanan yang sudah dirintis selama ini akan terancam mandek.
Kabinet Indonesia Bersatu saat ini sudah terlanjur dilantik oleh presiden. Oleh sebab itu kita harus dapat memberikan kesempatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut untuk bertugas. Tetapi apabila dalam perjalanannya—maksimal 100 hari—belum menunjukkan adanya perubahan pembangunan kelautan dan perikanan nasional, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dapat memberhentikannya sebagai menteri dan menggantinya dengan seorang yang lebih kapabel.
Pembangunan kelautan dan perikanan nasional saat ini memerlukan kepemimpinan yang memiliki kapabilitas dan tanggung jawab dalam membangun kelautan dan perikanan nasional. Oleh sebab itu masyarakat kelautan dan perikanan nasional saat ini harus memperhatikan benar kinerja menteri kelautan dan perikanan dalam 100 hari ke depan.

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika Pasca-Sarjana IPB.

MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN NELAYAN

MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN NELAYAN
(2006-01-26 09:47:36 Suhana )

Sumber : http://www.tnial.mil.id/cakrad.php3?id=403

Penulis : Suhana

Pertikaian antar nelayan mengindikasikan bahwa di suatu wilayah perairan sudah mengalami kekurangan sumber daya ikan yang ditangkap oleh nelayan. Sehingga jumlah nelayan dengan potensi sumber daya ikan di perairan tersebut menjadi tidak seimbang.

Enam puluh tahun kemerdekaan Indonesia ternyata belum dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai pertempuran antar nelayan kerap masih terjadi di perairan Indonesia dalam memperebutkan wilayah tangkap. Pertempuran tersebut terjadi antara nelayan Indonesia dengan nelayan asing maupun antar nelayan Indonesia sendiri. Selain itu juga “pertempuran” nelayan melawan kemiskinan sampai sekarang terlihat belum menunjukan adanya titik cerah. Data BPS menunjukan bahwa 60 persen dari rakyat miskin di Indonesia merupakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Begitu juga dengan kemerdekaan nelayan di wilayah perbatasan. Kemerdekaan mereka terancam karena kurangnya perlindungan keamanan dari pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan. Misalnya kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia. Kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa selama ini nelayan Indonesia kurang mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah dan aparat keamanan. Bahkan kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia sungguh sangat mengecewakan semua stakeholders kelautan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peringatan dini oleh pemerintah Indonesia terhadap nelayan nasional yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perbatasan Indonesia dan Australia. Padahal pemerintah Indonesia sendiri jauh sebelum operasi Australia tersebut dilaksanakan sudah mengetahui operasi penangkapan nelayan tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia mengirimkan 4 (empat) aparatnya, yaitu satu orang dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), satu orang dari Bea Cukai, dan dua orang dari TNI AL untuk turut serta dalam operasi clear water against illegal fishing yang diselenggarakan oleh Australia.
Berbagai program pemerintah pun telah banyak diluncurkan untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut. Namun demikian sampai saat ini terlihat belum menunjukan adanya hasil yang optimal. Program pengentasan kemiskinan nelayan telah banyak macamnya diluncurkan oleh pemerintah mulai jaring pengaman sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dan program-program lainnya yang sama. Namun program-program tersebut hanya bagus di atas kertas saja, di lapangan program tersebut belum dapat bisa menjadi obat yang mujarab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Banyak hal yang menyebabkan program tersebut tidak dapat terimplementasikannya secara baik, yaitu tingginya kebocoran dana program tersebut sebelum sampai ke masyarakat nelayan.
Pada masa orde baru, pemerintah pernah menyalurkan dana subsidi langsung kepada masyarakat yang dikenal dengan nama proyek jaring pengaman sosial (JPS). Proyek ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun ternyata maksud pemerintah tersebut tersandung di tengah jalan. Mengapa demikian? Karena, proyek yang melibatkan berbagai unsur tersebut ternyata telah mengalami kebocoran dalam penyalurannya hingga mencapai sekitar 45 persen.
Pada masa reformasi tepatnya sekitar tahun 2001, kesalahan serupa juga terulang kembali oleh pemerintah dalam penyaluran dana kompensasi kenaikan BBM langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk kelompok masyarakat pesisir dilakukan dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEMP). Kalau kita lihat, ternyata proyek PEMP tersebut sampai sekarang belum memberikan bukti nyata meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Pada tahun 2002, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada bulan Juni 2002 telah menemukan penyimpangan penyaluran dana pada program dana kompensasi sosial tahun 2000 dan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi tahun 2001 sebesar Rp 6,2 miliar.
Begitu juga dengan pertikaian antar nelayan dalam memperebutkan wilayah tangkapan ikan kerap masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Terakhir awal Mei kemarin di Perairan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis terjadi pertikaian antar nelayan memperebutkan wilayah tangkapan. Pertikaian tersebut berbuntut terhadap sembilan kapal nelayan habis terbakar (Kompas, 4 Mei 2005). Berbagai kebijakan pemerintah mulai dari pembagian wilayah tangkap ikan sampai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut mengelola wilayah tangkapan belum menunjukkan adanya upaya penyelesaian yang baik. Malahan yang terjadi, ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut sepanjang 4 – 12 mil seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pertikaian antarnelayan semakin merajalela. Kalau kita cermati secara jernih terjadinya pertikaian antar-nelayan tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah perairan tersebut sudah mengalami kekurangan sumber daya ikan yang ditangkap oleh nelayan. Sehingga jumlah nelayan dengan potensi sumber daya ikan di perairan tersebut menjadi tidak seimbang. Sehingga sangat wajar apabila para nelayan berebut wilayah tangkapan guna mendapatkan hasil tangkapan yang lebih layak.
Sementara itu untuk mengatasi nasib nelayan di wilayah perbatasan sampai saat ini belum begitu banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sampai saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut hanya bersifat reaktif saja. Artinya ketika terjadi penangkapan nelayan oleh aparat keamanan negara tetangga maka pemerintah biasanya mengirimkan utusannya untuk membela nelayan Indonesia. Hal tersebut memang diperlukan oleh nelayan, namun demikian yang lebih penting lagi adalah mencegahnya. Misalnya memperjelas batas wilayah perairan Indonesia dengan negara tetangga dan menjaga perairan perbatasan Indonesia tersebut.
Dengan memperhatikan nasib nelayan tersebut maka hendaknya menjadi renungan seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah dalam mewujudkan kemerdekaan nelayan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa hal yang dapat menjadi fokus renungan tersebut adalah pertama, bagaimana dana program pemberdayaan terhadap nelayan dapat sampai langsung ke nelayan, tanpa adanya berbagai kebocoran dimana-mana. Termasuk bagaimana penyaluran dana subsidi BBM terhadap nelayan. Kedua, bagaimana membuat program pemberdayaan nelayan agar dapat secara cepat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut penulis hal ini dapat dilakukan apabila memandang pemberdayaan nelayan harus dilihat dari mata nelayan itu sendiri. Selama ini program pemberdayaan nelayan hanya dilihat dari mata pemerintah dan konsultan. Sehingga sangat wajar apabila sebagian besar dari program tersebut mengalami kemandulan.
Ketiga, bagaimana agar pertempuran fisik antar nelayan dapat diminimalisir. Selain itu juga berbagai salah penafsiran terhadap implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hendaknya diminimalisir. Karena kesalahan tafsir tersebut selama ini telah menjadi salah satu pemicu pertikaian antar nelayan dalam memperebutkan wilayah tangkapan ikan. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah hendaknya untuk secepat mungkin membuat dan mensosialisasikan berbagai aturan yang dapat menjadi acuan nelayan di lapangan.
Keempat, bagaimana mempercepat terwujudnya titik-titik batas perairan Indonesia dengan negara tetangga agar nelayan Indonesia tidak melakukan pelanggaran titik batas tersebut. Berbagai penangkapan nelayan Indonesia selama ini disebabkan oleh tidak jelasnya wilayah perbatasan di perairan Indonesia dengan negara tetangga tersebut.
Hemat penulis, dihari kemerdekaan Indonesia yang keenampuluh ini hendaknya menjadi renungan bersama bagaimana memerdekakan nelayan dari keterpurukan nasibnya. Perlu dipahami bahwa nelayan memiliki peranan penting bagi penyediaan protein ikan bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu kemerdekaan nelayan menjadi penting dalam menjaga ketersediaan ikan bagi masyarakat sebagai sumber protein tersebut.©

Mengapa Pemerintah tak Melindungi Nelayan?

Sumber : Republika, Selasa, 17 Mei 2005
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=197911&kat_id=16

Mengapa Pemerintah tak Melindungi Nelayan?

Oleh :


Suhana
Peneliti di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB

Dalam sebulan terakhir hampir sebagian besar media masa termasuk Republika melaporkan tentang kasus-kasus yang menyebabkan nelayan nasional menjadi resah dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Namun demikian kasus-kasus tersebut belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan. Kasus-kasus tersebut misalnya kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia, perebutan wilayah tangkapan ikan antarnelayan Indonesia sendiri di perairan Riau, dan penembakan kapal nelayan Indonesia oleh kapal asing di sekitar perairan Maluku.

Kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa selama ini nelayan Indonesia kurang mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah dan aparat keamanan. Bahkan kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia sungguh sangat mengecewakan semua stakeholders kelautan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peringatan dini oleh pemerintah Indonesia terhadap nelayan nasional yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perbatasan Indonesia dan Australia.

Padahal pemerintah Indonesia sendiri jauh sebelum operasi Australia tersebut dilaksanakan sudah mengetahui operasi penangkapan nelayan tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia mengirimkan 4 (empat) aparatnya, yaitu satu orang dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), satu orang dari Bea Cukai, dan dua orang dari TNI AL untuk turut serta dalam operasi clear water against illegal fishing yang diselenggarakan oleh Australia.

Lemahnya diplomasi
Seharusnya pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melindungi nelayan Indonesia dari tangkapan operasi Australia tersebut. Karena seperti diketahui bahwa nelayan-nelayan Indonesia umumnya tidak memiliki alat navigasi yang baik sehingga tidak jarang mereka tersesat sampai jauh ke perairan Australia dan sebagian merupakan nelayan tradisional. Hal ini dibuktikan dari nelayan yang tertangkap oleh operasi clear water against illegal fishing tersebut umumnya hanya memiliki sebuah kompas sebagai alat navigasinya. Selain itu juga diperparah lagi dengan belum jelasnya batas-batas di perairan perbatasan Indonesia dan Australia.

Pemerintah Australia sebenarnya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Padahal Pemerintahan Australia sendiri sudah meratifikasi UNCLOS tersebut sejak Oktober 1994. Dalam pasal 51 ketentuan UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa negara kepulauan, termasuk Australia dan Indonesia, harus mengakui hak perikanan tradisional negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Selain itu juga dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tahun 1974 antara pemerintah Australia dan pemerintah Republik Indonesia, nelayan tradisional Indonesia diizinkan untuk beroperasi di daerah penangkapan eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Australia. Namun demikian dalam kesepahaman tersebut diatur ketentuan bahwa nelayan tradisional Indonesia dilarang untuk menangkap kura-kura (turtles).

Dengan melihat kasus tersebut di atas terlihat bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki keberpihakan terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan di perairan Indonesia dan di wilayah perbatasan. Selain itu juga kasus tersebut di atas menunjukan bahwa permasalahan diplomasi Indonesia dalam dunia internasional guna melindungi nasib nelayan nasional masih belum optimal, dan bahkan terabaikan. Apabila hal ini tidak menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah maka dikhawatirkan pada masa mendatang tidak ada lagi nelayan yang mau melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI dan wilayah perbatasan laut Indonesia. Dengan demikian keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan peran bidang kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi Indonesia akan mengalami kemandulan.

Langkah mendesak
Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus secepatnya melakukan berbagai upaya untuk melindungi para nelayan, terutama nelayan tradisional. Beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah, pertama, membentuk berbagai peraturan yang dapat melindungi nelayan-nelayan nasional dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI, laut lepas, dan wilayah perbatasan Indonesia. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terlihat belum berpihak terhadap kepentingan nelayan nasional dalam melakukan aktivitasnya. Nelayan nasional tidak diberikan insentif, baik berupa pengamanan yang ekstra maupun insentif-insentif lainnya, ketika akan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEEI, laut lepas, dan wilayah perbatasan. Padahal kalau kita lihat dari besarnya beban yang harus dibayar oleh nelayan nasional kepada negara, baik pajak maupun biaya lainya, tidak sebanding dengan nilai insentif yang diberikan pemerintah terhadap para nelayan nasional tersebut.

Kedua, terkait dengan hal pertama, pemerintah harus secepatnya mengamandemen UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU tersebut seharusnya dapat mendorong nelayan nasional guna menangkap ikan di wilayah ZEEI dan laut lepas. Sementara wilayah perairan pantai Indonesia hendaknya dilindungi sebagai wilayah tangkapan bagi para nelayan tradisional. Dengan demikian pertikaian antarnelayan tradisional dengan nelayan modern dalam perebutan wilayah tangkapan ikan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat. Selain itu juga UU tersebut hendaknya menghentikan keterlibatan kapal asing dalam penangkapan ikan di ZEEI.

Pemerintah Indonesia hendaknya dapat mencontoh negara Filipina dalam mendorong nelayannya guna menangkap ikan di wilayah ZEE dan laut lepas. Wilayah perairan pantai Filipina dilindungi sebagai wilayah tangkapan bagi para nelayan tradisional. Dengan demikian pertikaian antarnelayan tradisional dengan nelayan modern pun dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat. Dalam undang-undang perikanan Filipina (The Philippine Fisheries Code Of 1998) disebutkan bahwa untuk mendorong nelayan menangkap ikan di ZEE dan laut lepas, insentif baru untuk peningkatan kapal nelayan dan pengadaan peralatan pemancingan akan diberikan sebagai tambahan atas insentif yang telah tersedia dari The Board of investments (Dewan Investasi). Kapal nelayan tersebut juga menikmati periode pembebasan pajak barang impor kapal nelayan.

Ketiga, sudah saatnya pemerintah untuk membentuk dan memperkuat tim diplomasi nelayan nasional. Tim diplomasi ini bertugas untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan nelayan nasional yang ditangkap oleh negara lain, seperti Australia. Tim diplomasi tersebut hendaknya beranggotakan seluruh stakeholders perikanan. Hal mendesak yang perlu dilakukan oleh tim diplomasi tersebut adalah mempercepat pembahasan definisi nelayan tradisional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia.

Hal ini perlu untuk segera dilakukan agar tidak terjadi lagi kerancuan dalam implementasi pasal 51 Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) dan kesepahaman Indonesia dan Australia tahun 1974 yang mengatur masalah nelayan tradisional. Keempat, meningkatkan peran aparat keamanan laut dalam melindungi nelayan nasional dari berbagai ancaman keamanan, terutama dari kapal-kapal asing yang sering melakukan penembakan dan para perompak. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan para nelayan Indonesia merasa aman di lautnya sendiri dalam melakukan penangkapan ikan.Hemat penulis perlindungan negara terhadap nelayan-nelayan nasional saat ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dengan demikian berbagai peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada kepentingan nelayan nasional untuk segera diamandemen. Selain itu juga pembentukan dan penguatan tim diplomasi nelayan nasional sudah menjadi kebutuhan utama.

Perombakan Kabinet dan Ekonomi Kelautan

Perombakan Kabinet dan Ekonomi Kelautan

Sumber : Sinar Harapan, 15 September 2005. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0509/15/opi01.html

Oleh
Suhana

Satu bulan ke depan genap Kabinet Indonesia Bersatu berusia satu tahun. Hal ini mengingatkan kita kepada janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja para menterinya. Oleh sebab itu dalam tulisan singkat ini saya ingin urun rembuk memberikan masukan kepada Presiden dalam mengevaluasi kinerja menterinya tersebut, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pembangunan ekonomi kelautan, terutama di sub sektor perikanan selama sebelas bulan terakhir terlihat semakin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari lima hal.
Pertama, sampai saat ini arah kebijakan pembangunan ekonomi kelautan nasional belum terlihat. Kebijakan Kelautan Nasional (KKN) yang sedang disusun Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pun terlihat masih menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan ekonomi kelautan memerlukan kebijakan yang terpadu antarsektor terkait.
Bahkan yang terjadi sejak terbentuknya DKP, tidak sedikit kebijakan antardepartemen yang tumpang tindih. Misalnya pengaturan pasir laut yang merupakan kewenangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) tetapi kemudian melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang pengaturannya dikoordinasikan ke DKP serta perdagangannya diatur oleh Depdag, selain itu perizinan di pelabuhan ditangani sejumlah instansi dan daerah serta berbagai aturan lainnya perlu segera dibenahi.
Tumpang tindih peraturan tersebut menjadi penghambat pembangunan ekonomi kelautan, apalagi tiap departemen memiliki kepentingan masing-masing, padahal seharusnya kepentingan bangsa yang seharusnya dikedepankan. Semua peraturan yang tumpang tindih tersebut secepatnya diperbaiki dilandasi itikad untuk memajukan pembangunan kelautan nasional, bukan perebutan lahan proyek.

Keterkaitan Antarsektor
Pembenahan peraturan tersebut hendaknya dalam kerangka pembangunan kelautan nasional berkelanjutan. Pengelolaan masing-masing sumber daya kelautan tersebut dikembalikan kepada departemen yang kompeten, tetapi implementasi pembangunan di lapangan hendaknya saling koordinasi satu sama lain.
Hal ini perlu karena tingginya keterkaitan antarsektor di bidang kelautan, misalnya: penambangan pasir laut akan berpengaruh terhadap ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian izin pertambangan di laut hendaknya ada koordinasi antarinstansi terkait, misalnya DESDM, DKP, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah dengan indikator penentu kelestarian sumber daya hayati laut.
Kedua, belum jelasnya arah kebijakan desentralisasi kelautan. Hal ini memperparah pertikaian antarnelayan dalam memperebutkan wilayah tangkapan ikan. Pertikaian ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan lebih disebabkan oleh minimnya peraturan yang menerjemahkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak pejabat di daerah dan para nelayan menerjemahkannya dengan pengertiannya masing-masing.
DKP yang seyogyanya berperan dalam menerbitkan berbagai peraturan turunan dari UU Otonomi Daerah untuk bidang kelautan dan perikanan, sampai saat ini belum berjalan baik, terbukti dari belum adanya perundang-undangan yang dikeluarkan DKP untuk menerjemahkan UU Otonomi Daerah tersebut.
Ketiga, hampir meratanya nelayan di seluruh nusantara yang tidak bisa melaut akibat kenaikan harga BBM. DKP sampai saat ini belum berperan banyak untuk mengatasi kenaikan harga BBM. Padahal harga BBM tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah. SPBU untuk nelayan sampai saat ini belum terealisasi. Tadinya SPBU diharapkan untuk menjaga kestabilan harga BBM buat nelayan bila terjadi kenaikan harga.

Kapal Asing Ilegal
Hal yang sama juga terjadi pada meningkatnya kapal asing ilegal yang beroperasi di Indonesia. Dengan tidak beroperasinya kapal-kapal nelayan nasional semakin menurunkan pengawasan perairan Indonesia dari pencurian ikan oleh kapal asing. Selama ini nelayan merupakan armada semut yang menjaga perairan nasional dari pencurian ikan.
Keadaan ini diperparah dengan minimnya kapal pengawas perairan milik TNI dan Polri yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, terutama di ZEEI.
Keempat, menurunnya kinerja ekspor produk perikanan nasional. Data BPS (2005) pada periode Januari-Mei 2005 menunjukan ekspor produk perikanan, khususnya ikan tongkol mengalami penurunan 1, 94 persen dibanding periode yang sama tahun 2004. Bila pemerintah tidak dapat secepatnya mengatasi permasalahan BBM bagi nelayan, dikhawatirkan ekspor produk perikanan akan semakin terpuruk.
Kelima, rendahnya daya tarik investor sektor perikanan. Data BKPM (2005) periode Januari – Juli 2005 menunjukan investasi asing (PMA) sektor perikanan terendah dibandingkan dengan sektor primer lainnya. Juga nilai investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN) pada periode yang sama merupakan yang terendah. Dengan melihat hal di atas maka Presiden hendaknya mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan. Presiden hendaknya konsisten dalam kerangka berfikir untuk kemajuan ekonomi bangsa, khususnya ekonomi kelautan nasional. Bila keadaan pembangunan ekonomi kelautan saat ini tidak mengalami perubahan maka pembangunan ekonomi kelautan ke depan akan semakin terpuruk.

Penulis adalah pendiri dan pengamat ekonomi kelautan pada Ocean Wacth (OW)

Adili Pelaku Pungli dan Pencurian Ikan

Adili Pelaku Pungli dan Pencurian Ikan


Oleh Suhana

Sumber : Sinar Harapan, 11 November 2005. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0411/11/opi02.html

Sepekan setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Freddy Numberi mengungkapkan tentang prioritas program kerja 100 hari ke depan. Salah satu yang utama adalah melakukan penegakan hukum di laut. Program tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya praktik-praktik illegal fishing dan pungutan-pungutan liar oleh oknum petugas. Kedua masalah tersebut sampai saat ini masih menjadi ”monster” yang menghambat pembangunan kelautan nasional. Dengan demikian program 100 hari MenKP tersebut sangat sesuai dengan harapan semua stakeholders kelautan nasional.
Namun demikian para stakeholders kelautan akan kecewa apabila MenKP tidak dapat menunjukkan bukti nyata atas upaya penegakan hukum di laut tersebut. Oleh sebab itu MenKP harus dapat membuktikan programnya tersebut. Apabila MenKP tak bisa membuktikan kinerjanya dalam 100 hari melakukan penegakan hukum di laut maka lengkaplah sudah ketidakpercayaan masyarakat kelautan terhadap kepemimpinannya dalam membangun kelautan ke depan (Baca Sinar Harapan, Selasa, 26 Oktober 2004).
Pungutan liar di sektor kelautan dan perikanan sampai saat ini masih menjadi keluhan utama bagi para nelayan dan pelaku usaha kelautan lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya beberapa hari yang lalu nelayan Muara Baru dan nelayan Muara Angke Jakarta Utara mengeluhkan semakin maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh berbagai aparat di perairan Teluk Jakarta serta perairan Laut Jawa, terutama menjelang Lebaran 1425 Hijriah.
Menurut nelayan pungutan liar (pungli) yang dilakukan berbagai aparat tersebut terjadi setiap hari. Akan tetapi, menjelang Lebaran ini frekuensi pungli semakin sering dan jumlah yang diminta makin tinggi. Sebagai gambaran, setiap kapal nelayan yang berlayar sekitar lima mil dari lepas pantai Jakarta saja pasti harus membayar paling sedikit Rp 300.000. Sedangkan untuk kapal yang lebih dari 30 gros ton paling sedikit diharuskan membayar Rp 2 juta, sekalipun kapal itu baru berlayar sampai Bangka (Kompas, 5 November 2004.

Pungli di Co-Fish Management
Praktik pungutan liar oknum aparat tersebut tidak hanya terjadi di kawasan perairan Jakarta saja tetapi relatif menyebar merata di seluruh perairan nusantara. Selain itu praktik pungutan liar pun kerap terjadi di instansi pemerintahan, misalnya pungli terhadap kegiatan proyek pembangunan kelautan dan perikanan. Pada awal Januari 2004 terungkap tentang adanya pungutan liar dalam proyek Co-Fish Management oleh panitia proyek, baik di pusat maupun di daerah kepada para konsultan yang akan menjalankan proyek tersebut. Menurut salah seorang konsultan proyek Co-Fish Management, proyeknya dikenai pungutan tidak resmi sebesar 12 - 25 persen. (Kompas, Jum’at 9 Januari 2004).
Selain masalah pungli, yang menjadi masalah utama pembangunan kelautan adalah praktik pencurian ikan. Menurut FAO kerugian Indonesia akibat pencurian tersebut setiap tahunnya mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS. Selain kerugian negara tersebut, praktik illegal fishing telah menimbulkan dampak-dampak yang lain seperti pertama, keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia menjadi terganggu. Hal ini disebabkan, nelayan asing selain melakukan pencurian ikan juga tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang lagi melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama.
Kedua, sebagai dampak dari masalah pertama tadi, tak jarang terjadi konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan asing. Ketiga, penangkapan ikan menjadi tidak terkendali sehingga tidak dapat dipungkiri kalau ke depannya akan terjadi over fishing dan rusaknya ekosistem perairan tersebut.
Penanggulangan atas illegal fishing tersebut sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala baik teknis maupun nonteknis. Salah satu kendala yang menjadi penghambat utamanya adalah banyaknya oknum petugas (sipil dan militer)—baik di pusat maupun di daerah— yang menjadi ”backing” para pelaku illegal fishing tersebut. Kita masih ingat kasus pelepasan 181 nelayan Thailand di Pontianak yang dilakukan sebelum ada proses hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran operasional nelayan Thailand tersebut (Kompas, 20 Juni 2003).
Seret ke Pengadilan
Kasus serupa hampir terjadi juga di daerah Gorontalo terhadap 23 kapal ikan milik Cina, namun berkat ketegasan Gubernur Gorontalo kasus tersebut akhirnya disidangkan di pengadilan negeri Gorontalo. Menurut Gubernur Gorontalo—Fadel Muhammad—setelah penangkapan 23 kapal ikan berbendera Cina yang rata-rata berbobot mati di atas 120 gross ton, ia sempat didatangi sejumlah petinggi dari Jakarta yang menawarkan akan memberikan kontribusi dana dalam jumlah besar untuk menunjang pembangunan Gorontalo. Para petinggi tersebut meminta agar pemerintah Gorontalo bersedia melepaskan kapal-kapal Cina tersebut untuk kemudian diizinkan terus menangkap ikan di Teluk Tomini. (Kompas, 20 Juni 2003).
Langkah konkret yang harus dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan program kerja 100 harinya adalah, pertama, mengungkap dan ”menyeret” para backing praktik illegal fishing ke pengadilan. Karena tanpa upaya menyeret para backing tersebut, praktik illegal fishing di perairan kita akan semakin merajalela. Kita harus mengangkat jempol pada Menteri Kehutanan yang telah mengungkapkan dan menyeret para cukong illegal logging ke pengadilan dalam upaya mengatasi pembalakan liar. Langkah tersebut juga hendaknya diikuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia bersatu dalam mengatasi illegal fishing.
Kedua, mempercepat terbentuknya pengadilan perikanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengadilan perikanan tersebut berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Ketiga, menindak tegas aparat yang melakukan pungutan liar terhadap kapal-kapal milik nelayan di seluruh perairan Nusantara dan proyek-proyek pembangunan kelautan. Dengan demikian dalam 100 hari ke depan MenKP harus dapat membersihkan jajaran aparatnya dari para ”koruptor”.

Penulis adalah Koordinator Lembaga Kajian Pembangunan Kelautan (Institute for Ocean Development) dan mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan

Pencabutan Subsidi BBM dan
Kesejahteraan Nelayan
Oleh Suhana


Sumber : Harian Umum Suara Karya, Sabtu, (05-03-'05)

Genderang kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) telah ditabuhkan oleh pemerintah dan sejak 1 Maret pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM sebesar 29 persen. Kenaikan BBM tersebut dipicu oleh tahapan pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah. Padahal sebelumnya berbagai tuntutan komponen masyarakat, termasuk nelayan, agar pemerintah tidak jadi mencabut subsidi BBM terus berlangsung di setiap daerah. Pasalnya, menurut penilaian masyarakat, dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, misalnya, para nelayan akan kembali terbebani oleh biaya melaut yang sangat besar. Oleh sebab itu, tidak heran apabila di berbagai wilayah pesisir, banyak di antara para nelayan menolak pencabutan subsidi BBM itu karena dapat dipastikan akan berdampak terhadap kenaikan harga BBM itu sendiri dan harga kebutuhan pokok lainnya.

Namun demikian walaupun tuntutan penolakan pencabutan subsidi BBM oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk nelayan dan mahasiswa terus berlangsung, pemerintah tetap tidak bergeming untuk mencabut subsidi BBM tersebut. Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa dengan dicabutnya subsidi BBM maka kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan akan semakin meningkat. Pasalnya, dana yang selama ini dipakai untuk mensubsidi BBM tersebut akan disalurkan ke bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut cacatan Bappenas (2004), lebih dari 84 persen dana subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Sementara hanya sekitar 16 persen saja dari subsidi BBM tersebut, yang dapat dinimati oleh kelompok masyarakat miskin dan termiskin. Padahal selama ini pemerintah menerapkan kebijakan memberikan subsidi BBM tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun ternyata di lapangan, harapan pemerintah tersebut tidak dapat terwujudkan dengan baik. Namun demikian pertanyaannya sekarang, apakah ada jaminan bahwa dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut dapat mensejahterakan masyarakat miskin khususnya nelayan?

Tinjauan Ekonomi Mikro


Kalau kita telaah secara ekonomi mikro memang kebijakan pemerintah tersebut sangat dapat dimengerti. Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Kedua, pareto non optimal. Dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.

Kalau kita lihat kondisi Indonesia tingkatan kesejahteraan masyarakat sudah mencapai kondisi pareto optimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan rencana pencabutan subsidi BBM. Dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang jumlahnya relatif lebih banyak. Namun di samping itu juga dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut akan mengurangi kesejahteraan masyarakat yang mampu, yang jumlahnya relatif lebih sedikit.

Dalam teori pareto kebijakan pencabutan subsidi BBM tersebut tidak dimungkinkan dilakukan oleh pemerintah karena akan mengurangi kesejahteraan kelompok masyarakat menengah keatas. Namun demikian dalam teori Kaldor-Hicks kebijakan tersebut bisa saja dilakukan oleh pemerintah dengan syarat jumlah penduduk masyarakat miskin lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk masyarakat kaya. Dengan demikian secara teori ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teori yang menerangkan bahwa pencabutan subsidi BBM dapat mensejahterakan nelayan? Kesejahteraan menurut teori ekonomi mikro terletak tidak hanya pada besarnya keuntungan yang didapat dari suatu hasil tangkapan nelayan. Tetapi juga dapat dilihat dari besarnya biaya yang harus ditanggung oleh nelayan dalam menyekolahkan anaknya dan besarnya biaya untuk pengobatan anggota keluarganya, termasuk para nelayan itu sendiri. Artinya, jika biaya pendidikan anak nelayan dan kesehatan keluarga nelayan tersebut gratis seperti yang dijanjikan oleh pemerintah maka kesejaheraan nelayan pun akan dengan sendirinya mengalami peningkatan. Karena dana yang tadinya digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan biaya pengobatan keluarganya dapat dipergunakan untuk keperluan yang lainnya, misalnya, tambahan modal untuk membeli BBM yang mengalami peningkatan.

Namun demikian dalam jangka pendek naiknya harga BBM secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap menurunnya jumlah nelayan yang siap melaut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya nelayan yang belum mampu untuk menyesuaikan terhadap kenaikan harga BBM tersebut. Diperparah lagi di sebagain besar tempat pendaratan ikan nelayan kecil belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal Departemen Kelautan dan Perikanan sebelumnya telah berjanji akan membangun sekitar 1.500 lebih SPBU di TPI-TPI nelayan kecil. Tetapi dalam program 100 hari Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) tidak tercermin adanya keseriusan MenKP dalam membangun SPBU nelayan tersebut.

Menurunnya jumlah nelayan yang dapat melaut tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan nelayan dan akhirnya akan berpengaruh terhadap menurunnya supply ikan di pasar. Secara teori ekonomi dengan menurunnya supply ikan di pasar tersebut maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga ikan itu sendiri. Namun demikian keuntungan yang didapatkan oleh nelayan dari kenaikan harga ikan tersebut diperkirakan tidak akan berpengaruh terlalu besar karena biaya melautnya pun mengalami peningkatan.

Dalam perjalan waktu lebih lanjut, membaiknya harga ikan tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gairah nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Selain itu juga nelayan-nelayan yang tadinya berhenti melaut akan kembali termotivasi untuk kembali melaut. Dengan demikian jumlah nelayan yang dapat melaut akan kembali meningkat serta akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah supply ikan di pasar. Untuk menghindari terjadinya penurunan harga ikan di pasar pemerintah harus dapat mengantisipasinya dengan cepat dan tepat. Misalnya saat ini hendaknya pemerintah dapat menyediakan coldstorade di seluruh tempat pendaratan ikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar hasil tangkapan ikan tersebut.

Langkah Komprehensif


Untuk melaksanakan kebijakan pencabutan BBM secara cepat dan tepat tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan terlaksanakan harapan pemerintah tersebut maka hendaknya pemerintah mempersiapkan langkah-langkah yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran dana subsidi BBM tersebut kepada bidang pendidikan dan kesehatan dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Sehingga berbagai gejolak dimasyarakat pun dapat terhindari secara cepat dan tepat.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengalihan dana subsidi BBM kepada bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu pertama, dana subsidi BBM tersebut hendaknya tidak 100 persen diserahkan untuk pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan. Artinya harus ada sebagian kecil dari dana tersebut yang dialokasikan untuk dana abadi (super fund). Di negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang dana-dana yang tadinya digunakan untuk subsidi tersebut dialihkan untuk pengembangan sektor lain sekitar 80 persen dan 20 persen lainnya digunakan untuk dana abadi tersebut. Dana abadi tersebut akan digunakan ketika terjadi bencana yang maha dahsyat, seperti bencana alam (Simanjuntak, 2005). Dengan demikian apabila kita mengambil contoh dari pengalaman negara-negara maju tersebut maka dana subsidi BBM yang mencapai Rp 63 triliun (2004) tersebut hendaknya hanya sekitar 80 persen saja yang dapat disalurkan untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan 20 persennya digunakan sebagai dana abadi masyarakat yang digunakan ketika terjadi bencana-bencana yang maha dahsyat seperti tsunami dan lain sebagainya.

Kedua, mempercepat pemberantasan KKN di seluruh sektor yang ada di Indonesia. Hal ini selain untuk menghindari keragu-raguan masyarakat terhadap pengelolaan dana 20 persen tersebut juga sebagai upaya pemerintah menunjukan keseriusannya dalam mensejahterakan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Indonesia saat ini sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Ketiga, pengembangan program-program ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya nelayan. Pengembangan program tersebut juga hendaknya dapat dilakukan dengan cara pendekatan potensi lokal dan berkelanjutan. Artinya, jangan sampai pengembangan program ekonomi tersebut hanya berlangsung sesaat saja. Oleh sebab itu adanya kerjasama seluruh stakeholders kelautan akan menjadi kunci keberlangsungan program tersebut. Pemerintah hendaknya dalam pengembangan program ekonomi tersebut dapat mengambil pelajaran dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang berkangsung dalam beberapa tahun terakhir. Program PEMP yang dibiayai oleh dana kompensasi BBM tersebut menunjukan adanya kegagalan hampir disebagian besar wilayah yang melaksanakan program tersebut.

Di akhir tulisan ini penulis kembali menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM sudah tidak dapat dibendung lagi. Oleh sebab itu, hendaknya semua komponen masyarakat terus mengawasi janji pemerintah dalam melakukan penyaluran dana subsidi BBM tersebut kepada sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, infrasturktur dan lain sebagainya. Tanpa adanya kontrol yang kuat dari seluruh komponen masyarakat, termasuk media masa, dikhawatirkan implementasi janji-janji pemerintah tersebut jauh di luar kehendak kita semua. ***

(Penulis adalah pemerhati masalah kelautan nasional
peserta Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan
Tropika Pasca-sarjana IPB).

Stop Resentralisasi Pembangunan Kelautan di Pulau-pulau Kecil

Stop Resentralisasi Pembangunan Kelautan di Pulau-pulau Kecil
(Tanggapan atas Rencana Pengelolaan 88 Pulau Kecil di Perbatasan)

Sumber : Kompas, 9 Juli 2003. http://kompas.com/kompas-cetak/0307/09/bahari/416704.htm

Pemerintah pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan saat ini sedang merancang keppres tentang pengambilalihan pengelolaan sumber daya laut 88 pulau kecil yang ada di perbatasan dari tangan pemerintah daerah. Rencana pengambilalihan tersebut terungkap dalam Semiloka Penentuan Definisi dan Pendataan Pulau di Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, persoalan 88 pulau tersebut sifatnya mendesak karena menyangkut kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional (Kompas, 29/5/2003).

Upaya pemerintah pusat dalam pengambilalihan 88 pulau kecil menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan desentralisasi kelautan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, UU No 25/1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2000.

Dalam UU dan PP tersebut telah diatur bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut sebatas 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sementara itu, pemerintah kota/kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil. Adanya aturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan kelautan dari pola sentralistik ke desentralistik.

Arti penting dari UU tersebut adalah bahwa daerah kini memiliki otoritas yang lebih besar terhadap pengelolaan laut. Seperti diketahui bahwa selama orde baru pengelolaan laut cenderung bersifat sentralistik dan selama ini pula telah terlihat bahwa praktik yang demikian menyebabkan rusaknya sumber daya hayati laut, seperti gejala tangkap lebih (overfishing), rusaknya terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan secara merusak (pengeboman), rusaknya hutan mangrove, dan lain sebagainya. Inilah yang sering disebut sebagai eksternalitas negatif, yaitu suatu akibat yang harus ditanggung oleh aktivitas yang ditimbulkan pihak lain.

Dengan adanya UU Nomor 22/1999 tersebut, sumber daya laut tidak akan lagi bersifat sentralistik melainkan terdesentralisasi dan pemerintah daerah beserta nelayan lokal diharapkan mampu melakukan pengelolaan sumber daya laut tersebut.

Sayangnya, meski sudah dikeluarkan PP No 25/2000, operasionalisasi desentralisasi pengelolaan wilayah laut tersebut belum tergambar secara jelas. Akibatnya muncul berbagai penafsiran di kalangan nelayan maupun pemerintah tentang makna otonomi daerah di bidang kelautan.

Dengan demikian seandainya keppres tersebut jadi diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka secara jelas pemerintah pusat akan melanggar UU No 22/1999, UU No 25/1999, dan PP No 25/2000. Pelanggaran tersebut akan menjadikan pengelolaan sumber daya laut yang ada di pulau-pulau kecil tersebut kembali ke rezim sentralisasi yang selama ini terbukti telah menjadi "biang kerok" kehancuran sumber daya laut.


DESENTRALISASI kelautan memiliki beberapa makna penting, baik dari perspektif sumber daya, sosial-kelembagaan, ekonomi, dan politik. Pertama, desentralisasi merupakan pintu menuju terciptanya regulated and sustainable development. Mengapa ? Karena dengan desentralisasi akan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut-termasuk sumber daya di pulau-pulau kecil.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya akan merupakan bentuk tanggung jawab mereka terhadap masa depan sumber daya tersebut. Artinya, mereka tidak hanya akan berhenti pada upaya merencanakan dan melaksanakan prinsip pengelolaan sumber daya secara lestari seiring dengan nilai-nilai tradisional yang mereka miliki, tetapi tanggung jawab itu juga akan muncul dalam bentuk pengawasan dan pengendalian.

Model pengawasan dari masyarakat ini akan lebih efektif dan efisien. Adanya model pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat tersebut akan efektif dan sekaligus penting untuk mengantisipasi berbagai tuntutan bahkan ancaman dari masyarakat internasional. Dengan demikian maka seluruh praktik pemanfaatan sumber daya mesti memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Kedua, salah satu kekuatan diterapkannya UU 22/1999 adalah karena selama ini sebenarnya setiap daerah memiliki institusi lokal yang mencerminkan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut. Institusi tersebut selama ini ada yang masih berlaku dan ada pula yang telah pudar. Dengan demikian, ada institusi yang secara aktual berfungsi dan ada pula yang secara potensial berfungsi.

Institusi yang berfungsi aktual merupakan kekuatan daerah dalam pengelolaan sumber daya. Daerah tidak perlu lagi menyusun formula pengelolaan sumber daya, sebaliknya daerah hanya perlu melengkapi formula yang sudah ada yang selama ini dimiliki masyarakat.

Ketiga, secara ekonomi, penerapan UU 22/1999 tersebut perlu dianalisis relevansinya. Seperti telah digambarkan di atas bahwa rezim sentralistik yang selama ini berkembang telah menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Dengan UU 22/1999 daerah akan memperoleh manfaat dan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki.

Daerahlah yang memiliki kewenangan untuk mengatur investasi di wilayah pesisir. Selain itu peluang meningkatnya kesempatan pengusaha lokal atau nelayan melakukan usaha pemanfaatan sumber daya di daerahnya akan semakin besar. Hal ini semakin jelas lagi dengan apa yang digambarkan secara implisit dalam UU bahwa nelayan tradisional akan terlindungi dari kuatnya kapal-kapal besar yang beroperasi di wilayah pantai. Dengan demikian ini jelas akan membebaskan nelayan tradisional dari persaingan yang tidak seimbang.

Keempat, perlu dipahami bahwa desentralisasi pengelolaan sumber daya laut merupakan wujud demokratisasi. Karena, semakin terbuka kesempatan nelayan lokal berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya; suatu kesempatan yang tidak pernah diperoleh selama masa sentralisme.

Nilai demokratis lainnya adalah bahwa dengan desentralisasi semakin dekat jarak antara pengambil keputusan dengan nelayan lokal sehingga semakin dekat pula jarak kontrol nelayan lokal terhadap pengambil kebijakan. Dengan demikian semakin mudah akses bagi nelayan untuk mengusulkan, memprotes, atau menyalurkan aspirasi terhadap suatu kebijakan.

Upaya pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan sumber daya laut yang ada di sekitar pulau-pulau kecil tersebut semestinya dihentikan. Dan, keppres yang sedang dirancang tersebut sebaiknya hanya mengatur bagaimana hubungan atau koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah yang ada di perbatasan dengan pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan atau koordinasi yang efektif dan efisien demi menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Sekali lagi pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di pulau-pulau kecil tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk dalam pengaturan masuknya investasi ke daerah tersebut. Alangkah bijak apabila pemerintah pusat berupaya penuh untuk mewujudkan desentralisasi kelautan secara utuh demi kemakmuran masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan.

Oleh karena itu, saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mendorong terjadinya "emansipasi masyarakat pesisir" di seluruh wilayah Indonesia.

Suhana Pemerhati Kelautan Nasional, Tinggal di Bogor

Rebut Kembali Miangas dan Mangudu

Rebut Kembali Miangas dan Mangudu

Sumber : Sinar Harapan, 18 Maret 2006 (http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/18/opi01.html)

Oleh
Suhana

Kasus Sipadan dan Ligitan tidak pernah hilang dari ingatan warga Indonesia. Masyarakat menginginkan kasus tersebut tidak terulang di pulau lain di Indonesia. Saat ini beberapa pulau kecil di perbatasan dikuasai warga negara asing. Catatan Media Indonesia (2006) menunjukan sedikitnya empat pulau terluar kini dimiliki warga negara asing. Semuanya berada di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Pulau Sture (dimiliki warga Malaysia), Pulau Kukusan (Selandia Baru), Pulau Bidadari (Inggris), dan Pulau Mangudu (Australia).
Hasjim Djalal (“Makna Hilangnya Pulau Perbatasan”- 2005) menyatakan makna hilangnya sebuah pulau dapat dipandang dari empat sudut: ekonomi, politik, hukum dan bencana alam. Bukti hukum merupakan kekuatan utama kepemilikan sebuah pulau, yang lainnya pendorong hilangnya pulau kecil di perbatasan, sebelum mendapatkan kekuatan hukum dari Mahkamah Internasional.
Pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila pulau tersebut dikelola negara lain padahal secara hukum ia merupakan milik Indonesia. Negara lain bisa saja mendapatkan pulau itu secara legal dari pemerintah, misalnya dengan cara menyewa. Bisa juga secara illegal. Secara ekonomi, satu sebuah bangsa—termasuk Indonesia—dapat memenangkan klaim atas pulau kecil yang disengketakan. Misalnya yang dilakukan Malaysia dalam perebutan pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia di Mahkamah Internasional.

Kasus Miangas
Pulau kecil dapat dikatakan hilang bila masyarakat di pulau tersebut lebih mengakui negara lain dibandingkan negaranya sendiri. Misalnya Pulau Miangas, Sulawesi Utara (Sulut). Secara hukum pulau tersebut milik Indonesia tetapi secara
politik milik Filipina karena bahasa sehari-harinya bahasa Tagalog bukan bahasa Indonesia. Mata uangnya lebih banyak Peso daripada Rupiah.
Secara hukum, pulau dapat dikatakan hilang bila ada keputusan hukum internasional yang menyatakan pulau tersebut milik negara lain. Cara ini memerlukan waktu lama karena harus melalui perundingan di tingkat internasional dan bahkan peperangan. Juga memerlukan bukti ilmiah. Secara alam, pulau kecil hilang bila terjadi bencana alam yang menenggelamkannya.
Dengan demikian perlu upaya untuk merebut kembali kepemilikan beberapa pulau yang secara ekonomi dan politik telah dikuasai asing. Pulau Mangudu salah satu pulau yang dijadikan Titik Dasar (TD) garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus kepulauan Indonesia. Dengan demikian keberadaan pulau tersebut sangat berarti bagi kedaulatan NKRI.
Namun saat ini pulau tersebut dikelola warga Australia. Masyarakat Indonesia tak ingin kasus Sipadan
dan Ligitan terulang di Pulau Mangudu.

Tanah Adat
Majalah Samudra (edisi 35) menyebutkan pulau yang terletak paling selatan tidak dihuni penduduk lokal. Sejak 1973, seorang warga negara Australia, David James Willie, sudah berdomisili di pulau 313 hektare itu. Pulau yang berbatasan dengan Australia itu diakui sebagai tanah adat (ulayat) seseorang bernama Umbu Yadar, anak Raja Sumba.
Wilie dan Yadar bekerja sama membentuk PT Cahaya Matahari Terbit yang mengelola pulau sepanjang 5 km menjadi tempat wisata. Pulau Mangudu memiliki potensi wisata alam yang indah, terutama ombak yang baik untuk olahraga selancar. Namun, sejak Willie membuka usaha pariwisata dia melarang warga dan turis lokal berkunjung ke pulau itu.
Usaha pariwisata tersebut telah mendapat izin Pemerintah Provinsi NTT, tanpa setahu (seizin) Pemerimah Kabupaten Sumba Timur. (Samudera, edisi 35). Menurut Perpres No 78/2005 pengelolaan pulau kecil terluar akan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Tim koordinasi tersebut diketuai Menko Polhukam Namun dalam Perpres tersebut belum terlihat sistem interaksi antara pemerintah daerah dengan tim koordinasi dalam pengelolaan pulau kecil terluar.
Padahal sistem interaksi tersebut sangat penting guna menjaga keberlangsungan prinsip-prinsip otonomi daerah. Oleh sebab itu untuk memperkuat sistem manajemen pengelolaan pulau kecil terluar perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, seperti sistem interaksi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan tim koordinasi.
Merebut kembali keutuhan pulau kecil di perbatasan saat ini menjadi urgen. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis harus segera dilakukan.

Penulis adalah peneliti pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB)

Friday, March 17, 2006

Berebut Wilayah Tangkapan Ikan di Negara Kaya Ikan

Berebut Wilayah Tangkapan Ikan di Negara Kaya Ikan


Judul ini sengaja penulis pakai untuk menggambarkan realita dilapangan tentang perebutan wilayah tangkapan ikan antar nelayan Indonesia sendiri. Mungkin sebagian pembaca akan bertanya, mengapa terjadi perebutan wilayah tangkapan ikan antar nelayan di Indonesia ? padahal menurut beberapa pakar kelautan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini perebutan wilayah tangkapan ikan antar nelayan masih sering terjadi. Misalnya awal Mei ini di Perairan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pertikaian antar nelayan dalam perebutan wilayah tangkapan ikan. Pertikaian tersebut telah mengakibatkan sembilan kapal nelayan habis terbakar (kompas, 4 Mei 2005).
Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya pertikaian antar nelayan dalam perebutan wilayah tangkapan ikan tersebut kerap kali terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi anehnya sampai saat ini pemerintah belum menunjukan adanya upaya yang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai kebijakan pemerintah mulai dari pembagian wilayah tangkap ikan sampai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta mengelola wilayah tangkapan ikan belum menunjukan adanya upaya penyelesaian yang baik. Bahkan yang terjadi ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut sepanjang 4 – 12 mill seperti yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pertikaian antar nelayan semakin merajalela. Lantas pertanyaannya adalah dimana akar permasalahan pertikaian antar nelayan tersebut ?
Kalau kita cermati secara jernih terjadinya pertikaian antar nelayan tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah perairan tersebut sudah mengalami kekurangan sumber daya ikan yang ditangkap oleh nelayan. Sehingga jumlah nelayan dengan potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut menjadi tidak seimbang. Sehingga sangat wajar apabila para nelayan berebut wilayah tangkapan guna mendapatkan hasil tangkapan yang lebih layak. Indikasi tersebut sebenarnya sudah ditangkap oleh pemerintah pusat tetapi dalam penyelesaianya belum menunjukan adanya keseriusan. Hal ini bisa dibuktikan dengan program transmigrasi nelayan Pantai Utara Jawa ke wilayah perairan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) guna menghindari kelebihan nelayan di perairan Pantai Utara Jawa. Program trasmigrasi nelayan tersebut terkesan hanya “mentransmigrasikan” kemiskinan nelayan dari Pulau Jawa kewilayah perairan KTI tersebut.
Sebenarnya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertikanan nelayan tersebut tidak perlu mentransmigrasikan nelayan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Karena selain memerlukan biaya yang sangat besar juga para nelayan perlu beradaptasi lagi dengan wilayah barunya tersebut, baik dengan masyarakat maupun dengan wilayah tangkapanya itu sendiri. Karena kalau para nelayan transmigran tersebut tidak berhasil dalam beradaptasi dengan nelayan lokal maka pertikaian baru bisa saja terjadi antara nelayan pendatang tersebut dengan nelayan lokal.
Pemerintah dalam menyelesaikan pertikaian nelayan dalam perebutan wilayah tangkap tersebut alangkah bijak apabila mengeluarkan kebijakan untuk mendorong para nelayan agar mau melebarkan wilayah tangkapnya sampai ke ZEEI dan laut lepas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan kepada nelayan untuk mendapatkan kapal yang lebih besar dan alat tangkap yang lebih sesuai serta memberikan insentif lainnya yang dapat meringankan para nelayan. Misalnya memberikan harga bahan bakar yang murah dan dapat di kredit bagi para nelayan yang mau menangkap ikan di wilayah ZEEI dan laut lepas. Selain itu juga pemerintah harus mempersiapkan berbagai perangkat hukum untuk melindungi nelayan yang menangkap ikan di laut lepas.
Pemerintah Indonesia hendaknya dapat mencontoh negara Philipina dalam mendorong nelayannya guna menangkap ikan di wilayah ZEE dan laut lepas. Sementara wilayah perairan pantainya di lindungi sebagai wilayah tangkapan bagi para nelayan tradisional. Dengan demikian pertikaian antar nelayan tradisional dengan nelayan modern pun dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat.
Dalam undang-undang perikanan Philipina tahun 1998 (The Philippine Fisheries Code Of 1998) disebutkan bahwa dalam rangka mendorong kapal nelayan untuk menangkap ikan di ZEE dan laut lepas, insentif baru untuk peningkatan kapal nelayan dan pengadaan peralatan pemancingan akan diberikan sebagai tambahan terhadap insentif yang telah tersedia dari The Board of Investments (Dewan Investasi) ( BOI) (Bab II, Pasal II). Masih dalam pasal tersebut dijelaskan pula bahwa kapal nelayan Philippine tersebut akan menikmati suatu periode pembebasan pajak barang impor kapal nelayan. Selain itu juga kapal nelayan yang menangkap di laut lepas akan diberikan insentif berupa pengembalian pajak dan pemakaian bahan bakar untuk operasi perikanan.

Bagaimana UU Perikanan Indonesia ?
Lain Philippina lain Indonesia, dalam UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak terlihat adanya berbagai insentif dari pemerintah untuk mendorong nelayan nasional dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas. Bahkan kalau kita lihat dari UU Perikanan tersebut, pemerintah Indonesia malah memberikan kesempatan yang besar kepada nelayan asing untuk turut serta menangkap ikan di ZEEI.
Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI hanya boleh dilakukan oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara RI berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Dengan keberadaan pasal 29 UU Perikanan tersebut menunjukan semakin jelasnya pemerintah dalam “memarjinalkan” nelayan Indonesia. Sehingga sangat wajar apabila dalam waktu-waktu kedepan berbagai “perang” antar nelayan Indonesia sendiri dalam memperebutkan wilayah tangkapan ikan akan semakin sering terjadi. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan berbagai upaya guna menghindari “perang” antar nelayan yang lebih luas lagi. Hal mendesak untuk segera dilakukan oleh pemerintah adalah meninjau kembali UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut. Selain itu juga pemerintah dalam waktu dekat ini melalui Keputusan Presiden hendaknya dapat memberikan berbagai insentif guna mendorong nelayan nasional untuk dapat menangkap ikan di ZEEI dan laut lepas, termasuk insentif jaminan keamanan.
Diakhir tulisan ini kembali penulis tekankan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap nelayan nasional hendaknya terus ditingkatkan. Pemerintah hendaknya dapat mencontoh negara-negara tetangga, seperti Philippina dalam mendorong nelayannya untuk lebih maju lagi. Dengan demikian berbagai pertikaian dalam perebutan wilayah tangkapan ikan kedepannya tidak lagi terjadi di seluruh wilayah perairan Indonesia.